PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKUNTABILITAS PADA BUMDES PANDESARI UNIT KP SPAMS SUMBERSARI

Assistance in Preparing Accountability-Based Financial Statements at BUMDes Pandesari KP SPAMS Sumbersari Unit

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. BUMDes Pandesari yang berlokasi di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, melalui unit usaha KP SPAMS Sumbersari yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih, masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Permasalahan tersebut meliputi pencatatan transaksi yang belum sistematis, keterlambatan pelaporan, penggunaan format laporan yang tidak baku, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur dan berstandar. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi mengenai pentingnya akuntabilitas keuangan, pelatihan dasar akuntansi yang relevan dengan kebutuhan unit usaha, pendampingan praktik pencatatan transaksi keuangan yang terjadi secara nyata, serta evaluasi dan monitoring terhadap hasil penyusunan laporan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman pengelola terhadap siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih rapi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran pengelola terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan unit usaha desa. Pendampingan ini diharapkan dapat menjadi model yang berkelanjutan dan dapat direplikasi pada BUMDes maupun unit usaha desa lainnya dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan berbasis akuntabilitas publik.